Yogyakarta, 01/12/2022. Direktur E-Governance and Sustainability Institute (ESI) Prof. Eko Priyo Purnomo, M.Si., M.Res., Ph.D memberikan kuliah umum di STPMD “APMD”, Kamis 1 Desember 2022 dengan tema “Antroposen: Lingkungan, Ketahanan Pangan, dan Pemerintahan Desa”.
Kuliah umum yang digelar di Hall STPMD “APMD” tersebut dihadiri sejumlah puluhan mahasiswa. Dalam kuliah umumnya, Prof Eko (sapaan) sebagai narasumber utama dan Drs. Sumarjono, M.Si sebagai penanggap sekaligus pemateri kedua di kuliah umum tersebut, serta Diasma Sandi Swandaru, S.Sos., M.H selaku moderator dalam acara tersebut.
Pada kuliah umum tersebut, Prof Eko memaparkan materi tentang “Dampak Infrastruktur terhadap Ketahanan Pangan di Indonesia”. Dalam pemaparannya, Prof Eko menerangkan bahwa infrastruktur memainkan peranan sangat penting dalam ketahanan pangan di Indonesia, dimana hal tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendistribusikan hasil pangan.
Dilain sisi, data yang di rilis oleh Global Food Security Index, bahwa negara Indonesia tahun 2021 ketahanan pangan berada di posisi ke-65 yang sebelumnya menduduki urutan 62. Artinya, ketahanan pangan Indonesia justru merosot dari tahun sebelumnya. Melihat hal tersebut, Prof Eko menyiratkan kepada mahasiswa untuk jangan malu mengonsumsi pangan lokal.
“Jangan malu dan kembalilah mengonsumsi pangan lokal, bangsa kita ini memiliki keberagaman pangan yang luar biasa, contohnya di Gunungkidul ada Gaplek, di Kulonprogo terkenal dengan Growol, Nusa Tenggara mengonsumsi Jagung, Maluku dan Papua terkenal dengan Papeda yang terbuat dari Sagu”.
Sebelum mengakhiri kuliah umum tersebut, sejumlah mahasiswa tampaknya antusias dari banyaknya pertanyaan yang ditampung, hingga beberapa mahasiswa mengungkapkan kegelisahannya terhadap kondisi infrastruktur dan ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.
Berikutnya, Prof Eko memperkuat argumentasinya bahwa memang infrastruktur untuk mendukung akses ketahanan pangan saat ini masih minim, tidak hanya persoalan tersebut, disisi lainpun isu tentang alih fungsi lahan juga menguat, seperti lahan produksi pertanian menjadi pemukiman, sehingga memperkecil ketersediaan lahan untuk memproduksi pangan. Hal tersebut yang dipandang menjadi salah satu faktor kurangnya sumber pangan lokal dan produksi pangan di beberapa tempat
Melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian, telah merilis informasi ketahanan pangan tingkat pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) yang mana masih adanya beberapa daerah yang tingkat ketahanan pangannya sangat rentan, hal tersebut tertuju di beberapa daerah bagian timur Indonesia.
Dengan data yang dirilis oleh BKP, Prof Eko memberikan masukan dalam kuliah umumnya untuk pemerintah daerah, yang mana pemda perlu mengidentifikasi potensi pangan lokal dan dukungannya terhadap pengembangan sumber pangan lokal, serta ketersediaan regulasi/ payung hukum yang kuat agar dapat menopang ketahanan pangan yang ada dan menguatkan kembali eksistensi sumber pangan lokal. Tentu saja hal ini perlu diperkuat dari aspek penting seperti ketersediaan, kestabilan, akses, dan pemanfaatan diperlukan dalam ketahanan pangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Eko dalam kuliah umumnya.
editor: Al Fauzi Rahmat
